Login

 
 
 

Forum Bincang Bebas: UU Informasi Geospasial Disahkan => Tidakboleh adalagi freemap
 
 
 
Topik: UU Informasi Geospasial Disahkan => Tidakboleh adalagi freemap
Penulis :  Buyung Akram

(GMT) 08:19:40 Sabtu, 09 April 2011 
Tanggapan : 107

Dilihat: 10919

Kategori : Bincang Bebas 

DPR dan pemerintah sepakat mengesahkan RUU Informasi Geospasial. Ketua Komisi VII DPR Teuku Riefky Harsya mengatakan undang-undang ini merupakan solusi dalam menjawab persoalan geospasial yang mulai marak sekarang ini. Dahulu, lanjutnya, informasi mengenai kebumian masih belum lengkap dan mutakhir.

Pasal 1 angka 2 mendefinisikan geospasial atau ruang kebumian sebagai “aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu”.

“Undang-undang ini diharapkan dapat mendukung sistem ketahanan dan keamanan serta kejahatan trans nasional,” ujar politisi Partai Demokrat ini, di Gedung DPR, Selasa (5/4).

Hal sama juga diungkapkan oleh Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) Suharna Suryapranata. Menurutnya, UU Informasi Geospasial dapat menjadi acuan kebijakan pemerintah ke depan. “Undang-undang ini akan menjadi landasan kebijakan nasional dalam menjamin informasi geospasial terkait sumber daya alam dan kebencanaan,” jelas Suharna.

Suharna juga menyambut baik disahkannya RUU yang sudah digodok oleh pemerintah sejak setahun yang lalu. Setelah rampung menjadi draf, RUU ini disampaikan ke DPR untuk dibahas bersama-sama pada 16 Februari 2010. “Saya mengucapkan terima kasih ke sejumlah pihak yang telah bekerja keras mewujudkan RUU ini menjadi undang-undang,” tuturnya.

DPR dan Pemerintah memang boleh bernafas lega dengan rampungnya undang-undang ini. Namun, tidak demikian halnya dengan para pelaku atau pihak yang mungkin bersingungan dengan pekerjaan informasi geospasial ini. Pasalnya, undang-undang ini mengatur sanksi pidana yang tidak sedikit.

Berdasarkan catatan hukumonline, setidaknya ada 11 ketentuan yang mengatur sanksi pidana dengan ancaman hukum berkisar antara enam bulan hingga tiga tahun penjara. Misalnya, bagi setiap orang yang mengubah informasi geospasial dasar tanpa izin dari badan dan menyebarluaskan hasilnya maka diancam dengan hukuman pidana maksimal 1 tahun penjara atau denda maksimal Rp250 juta.

Pasal 61 melarang setiap orang membuat informasi geospasial yang penyajiannya tidak sesuai dengan tingkat ketelitian sumber data yang mengakibatkan timbulnya kerugian orang dan/atau barang. Bila larangan ini dilanggar, maka orang tersebut dapat dipidana penjara maksimal 3 tahun atau denda maksimal Rp750 juta.

Penyebaran informasi geospasial juga tak boleh dilakukan sembarangan. Bila seseorang menyebarluaskan informasi geospasial yang belum disahkan oleh pejabat yang berwenang maka bersiaplah menghadapi tuntutan pidana. Orang tersebut maksimal dapat dipidana 2 tahun penjara atau denda maksimal Rp500 juta.

Bila penyebaran informasi geospasial yang belum disahkan ini menimbulkan bahaya atau kerugian orang lain atau barang, maka ancaman pidana bagi pelaku menjadi diperberat. Yakni, maksimal 3 tahun atau denda maksimal Rp750 juta sebagaimana diatur Pasal 68 ayat (2).

Add on 2011/04/10 13:21
Udah ada tanggapan dari salah satu pihak perancang UU geospatial di FB navigasi.net 
 

 Halaman :  1 2 3 4 5 6  

 
Tanggapan

wawingbs, (GMT) 14:47:24 Sabtu, 09 April 2011)

 
pusing saya...
*awam undang2*

lulus P4 tapi kok sekarang dihapus.. *makin gak nyambung* hahahaaa

Stefendy, (GMT) 14:52:23 Sabtu, 09 April 2011)

 
di balik RUU ini ada, kenapa? apakah ada hal / kejadian yang membuat pemerintah rugi? hal / kejadian yang membuat rakyat resah, rugi, gelisah? atau ada kekhawatiran akan terjadi kerugian bagi pemerintah dan atau rakyat? ( kalo menurut saya 99% kekhawatiran itu tidak akan terjadi , atau RUU ini timbul karena obrolan omong kosong di warung kopi?

komentar saya = RUU itu NGAWUR............ ( apa sih bahasa bakunya ngawur ? )

Wishnu E. W., (GMT) 15:16:56 Sabtu, 09 April 2011)

 
Kayaknya ini gara2 navnet mencapai versi 2.xx. Ngga bayangin kalau navnet ngeluarin versi x.xx

adwib, (GMT) 15:22:03 Sabtu, 09 April 2011)

 
Klo saya yakin RUU dibuat utk kebaikan, entah itu utk pertahanan, pemerintahan, dll. Tapi perlu di beri masukan sebanyak2nya ke DPR atw instansi terkait spy pertimbangan lebih luas. Jadi kyk Navigasi.net tetap bisa berjalan. Dukung RUU & Perjuangkan Navnet !!!

SamDMan, (GMT) 15:30:29 Sabtu, 09 April 2011)

 
Namanya yang buat amatir, yang pakai amatir, mustinya ya nggaperlu ikut uu yg mengatur secara profesional. Kalopun (datanya amatir) yang pakai profesional (apapun profesinya, jelas maupun tidak, legal maupun tidak) itu sih mustinya tanggung jawab pihak yang pakai.

IMHO.

adwib, (GMT) 16:30:53 Sabtu, 09 April 2011)

 
Usul: 1.Navnet jadi badan hukum (PT/CV) 2.Peta Navnet tidak gratis,tp dijual dgn harga 10rb

Usep Sigih, (GMT) 16:36:18 Sabtu, 09 April 2011)

 
wahh... akhirnya UUD juga..

Usep Sigih, (GMT) 16:37:41 Sabtu, 09 April 2011)

 
kalo pajaknya dipake u pembangunan sih masih Ok, Sekolah bisa gratis, berobat murah banget, dll... tapi kalo masih ada aja model aparat kayak Gxxxxs.. ane sedih banget..

adwib, (GMT) 16:40:23 Sabtu, 09 April 2011)

 
Nanti diusulin aja Petunjuk Teknis pelaksanaan UU, isinya "UU tidak berlaku untuk PT.Navigasi-net dan penggunanya"

Cak Arief, (GMT) 21:30:30 Sabtu, 09 April 2011)

 
Saya lebih suka anakku bermain peta dari pada main game online ... kenapa gak ada UU game on line yang jelas2 merupakan bahaya laten ....
Meskipun gk ada navigasi.net , Indonesia sudah diintip oleh negara adikuasa....
Tapi sudah cerita lama ketika seorang demang menjilat kepada belanda untuk menginjak rakyatnya ....

Jeffrey, (GMT) 22:16:03 Sabtu, 09 April 2011)

 
dengan begitu kan keliatannya DPR ada kerjaannya,

dengan begini mereka punya kontribusi dalam membuat RUU

tetapi kontribusi ada yang berbobot dengan membantu mensejahterakan rakyatnya,

ada juga yang tidak berbobot, biar keliatan ada yang dikerjain...
(supaya ga keliatan makan gaji buta ama make fasilitas negara seenak udelnya aja dan terkesan ada kerjanya)....

hehehe......

Isra, (GMT) 22:36:57 Sabtu, 09 April 2011)

 
awalah.. dalaaah..
Tuh undang termasuk yang lahir karena diperkosa oleh orang2 yang pintar menutup mata dan pikiran, yang pengen namanya masuk sejarah perundang2an di negara ini dan pandai membungkus persoalan dengan alasan demi negara.
Semoga saja sejarah kelam komunisme di Cina, tidak bereinkarnasi di negara kita.

AndiAdhy, (GMT) 23:01:22 Sabtu, 09 April 2011)

 
ckckckckc, kurang kerjaan

Wiyadi, (GMT) 11:01:51 Minggu, 10 April 2011)

 
kalau minta akurasi tinggi berarti harus pakai geodetic GPS dalam akuisisi track POI dll... hehehehehe
Mahal banget booo

je, (GMT) 11:03:40 Minggu, 10 April 2011)

 
takut kalo peta navnet berikutnya ada posisi aset pejabat kali ya.....


hehehehehehe

kapteon, (GMT) 11:59:00 Minggu, 10 April 2011)

 
semoga ada celah buat atau kalo perlu bikin celah agar situs ini tetap On Air....bravo Navigasi!!!

Stefendy, (GMT) 18:39:22 Minggu, 10 April 2011)

 
Sepertinya kita belum paham dan baca isi uu tsb.. sepertinya peta yang di buat Navnet bisa terus berjalan dan bisa terus berlanjut tujuan dari Navnet karena katanya dalam uu tersebut peta navnet tidak yang termasuk dalam pasal2 UU terebut... kita tunggu sosialisasinya....

Usep Sigih, (GMT) 19:00:42 Minggu, 10 April 2011)

 
@ekari, mudah-mudahan kita semua berdoa ...

Pershing, (GMT) 22:34:47 Minggu, 10 April 2011)

 
@Ekari, bagaimana bisa peta navnet tidak termasuk didalamnya ? ga ngerti saya

Anyway kalaupun peta navnet tidak gratis, asal masih affordable di kocek, kenapa tidak ? anggap saja penghargaan buat member2 sini yang sudah memberi banyak kontribusi tanpa kenal lelah maupun imbalan, ehueheuhue

Saran saya buat CV saja, pajaknya lebih murah dari PT ehueheueu

Isra, (GMT) 23:15:52 Minggu, 10 April 2011)

 
FYI.
www.geomatika.its.ac.id
Rancangan Undang-Undang Informasi Geopasial (RUU-IG) disetujui menjadi undang-undang dalam rapat paripurna terbuka DPR RI di Jakarta, Selasa (5/4).

“UU tersebut akan menjadi landasan kebijakan nasional dalam menjamin ketersediaan informasi geopasial (IG), yang tidak hanya mencakup seluruh wilayah NKRI, namun juga mencakup wilayah yuridisnya, sehingga akan sangat berguna di dalam menunjang pengelolaan kewilayahan Indonesia, termasuk di dalamnya terkait sumber daya alam dan kebencanaan,” kata Menristek, Suharna Surapranata pada konperensi pers di Jakarta, Selasa (5/4).

Lebih lanjut ia menyampaikan, hadirnya UU-IG merupakan jaminan yang melengkapi hak dalam memperoleh informasi untuk meningkatkan kualitas pribadi, dan kualitas lingkungan sosial sebagaimana dituangkan pada Pasal 28F, UUD 1945.

Lahirnya UU-IG juga didedikasikan untuk mendukung pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya di negeri ini bagi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia, di masa kini dan masa yang akan datang, sebagaimana diamanatkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

Menurutnya, UU-IG memuat prinsip penting yaitu informasi geopasial dasar (IGD), dan informasi geopasial tematik (IGT). Pengklasifikasian kedua jenis informasi geopasial tersebut sangat penting dalam rangka membedakan pengelolaan informasi geospasial yang ada.

“IGD hanya diselenggarakan oleh pemerintah, sedangkan IGT dapat diselenggarakan oleh instansi pemerinah, pemerintah daerah, badan usaha, kelompok orang dan/atau orang perseorangan,” paparnya.

Penegasan dan pengaturan tersebut akan memperjelas tugas dan kewenangan Pemerintah di dalam menyelenggarakan informasi geospasial dasar untuk selanjutnya digunakan secagai acuan di dalam penyelenggaraan informasi geospasial tematik.

Dengan lahirnya UU-IG tersebut, diharapkan akan menjamin kemudahan akses untuk memperoleh informasi geospasial yang sistematis, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga kebijakan dan pelayanan publik, khususnya yang terkait dengan kebijakan ruang-kebumian akan lebih akurat dan terpercaya.

Selain itu, industri Informasi geospasial dapat tumbuh, hingga pemanfaatan IG dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. (T. Gs/rm/kominfo)

Anda diharuskan login terlebih dahulu sebelum memberi tanggapan.
 navigasi.net 2003 - 2026